superadmin

Pembelajaran Katalog Konstruksi dan Mini Kompetisi

Pembelajaran Katalog Konstruksi dan Mini Kompetisi Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pemanfaatan Katalog Elektronik (e-Katalog) Konstruksi dalam PBJP, sekaligus mengasah keterampilan melalui simulasi pengadaan secara interaktif. Peserta akan mempelajari teknis pemilihan material, spesifikasi teknis, hingga strategi penawaran kompetitif sesuai ketentuan e-Katalog LKPP. Selanjutnya, mereka akan diuji dalam Mini Kompetisi berbasis studi kasus, dimana peserta berperan sebagai penyedia jasa […]

Pembelajaran Katalog Konstruksi dan Mini Kompetisi Read More »

Penetapan Sasaran dan Penyelenggara Swakelola

Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PA/KPA memiliki peran penting dalam menetapkan sasaran Swakelola sebagai bagian dari perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perpres No. 12 Tahun 2021. Berdasarkan modul LKPP, sasaran Swakelola harus selaras dengan output atau sub-output dalam DIPA atau RKPD. Dalam menjalankan perannya, PA/KPA bertugas menetapkan output yang akan dicapai,

Penetapan Sasaran dan Penyelenggara Swakelola Read More »

EMPAT KENDALA UTAMA PENGADAAN PEMERINTAH & SOLUSI BERBASIS REGULASI

Download Empat Kendala Utama Pengadaan Pemerintah Empat Kendala Utama Pengadaan Pemerintah & Solusi Berbasis Regulasi (Perpres 12/2021) Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah instrumen penting dalam mendorong efisiensi pembangunan nasional. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala strategis. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah memberikan solusi regulatif yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis akuntabilitas. Pengadaan

EMPAT KENDALA UTAMA PENGADAAN PEMERINTAH & SOLUSI BERBASIS REGULASI Read More »

PBJP LEVEL 2 dan LEVEL 1 PERBEDAAN UTAMA

Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perbedaan mendasar antara PBJP Level 1 dan Level 2 terletak pada besaran nilai, kewenangan pelaksana, dan kompleksitas prosedur. PBJP Level 1 berlaku untuk pengadaan bernilai di bawah Rp2,5 miliar yang dapat dilaksanakan secara sederhana oleh satuan kerja (Satker) dengan metode seperti e-purchasing atau penunjukan langsung. Sementara itu, PBJP Level 2 mencakup

PBJP LEVEL 2 dan LEVEL 1 PERBEDAAN UTAMA Read More »

Spend Analysis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spend Analysis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Apakah Anda bagian dari entitas pemerintah yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa? Atau seorang profesional pengadaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas? Mari kita bahas salah satu alat paling powerful yang wajib diterapkan: Spend Analysis (Analisis Belanja)! Apa itu Spend Analysis? Spend Analysis adalah proses pengumpulan, pembersihan, kategorisasi, dan analisis

Spend Analysis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Read More »

Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baik

Download Slide Tata Kelola Dalam PBJP Mewujudkan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baik Sesuai Peraturan Presiden Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Selain memastikan tersedianya barang/jasa untuk kebutuhan negara, proses pengadaan juga menyerap anggaran besar dan rentan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan pedoman melalui Peraturan

Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baik Read More »

MANAJEMEN RESIKO Pada PBJP

Manajemen Resiko Pada Pengadaan Barang Jasa

Manajemen Resiko Pada Pengadaan Barang Jasa Manajemen Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pengadaan. Dalam konteks pengadaan pemerintah, manajemen risiko berperan penting untuk mencegah kegagalan kontrak, keterlambatan, pemborosan anggaran, atau ketidaksesuaian mutu hasil pekerjaan. Langkah-langkah manajemen risiko meliputi identifikasi risiko sejak

Manajemen Resiko Pada Pengadaan Barang Jasa Read More »

LPP Andalas Institut Gelar Pelatihan PPK Tipe B Angkatan II 22 – 24 Oktober 2024

LPP Andalas Institut Gelar Pelatihan PPK Tipe B Angkatan II 22 – 24 Oktober 2024 Jakarta, 24 Oktober 2024 – Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan (LPP) Andalas Institut kembali menggelar Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B Angkatan II. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 22 hingga 24 Oktober 2024, di Hotel Best

LPP Andalas Institut Gelar Pelatihan PPK Tipe B Angkatan II 22 – 24 Oktober 2024 Read More »

PPK TIPE C NOVEMBER

Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C : Jadwal PBJP Full Learning November 2024

Jadwal Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Untuk PPK Tipe C – Periode November 2024 Model Pembelajaran Full Learning Dalam rangka pemenuhan sertifikasi dan kompetensi pejabat pengadaan barang jasa dijajaran instansi pemerintah, BUMN,BUMD, Lembaga, Badan Pusat, OPD, SKPD K/L/D/I Kabupaten Kota SeIndonesia. LPP Andalas Institut Lembaga Terakreditasi B LKPP, membuka kelas Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa

Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C : Jadwal PBJP Full Learning November 2024 Read More »

PERENCANAAN KINERJA ORGANISASI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

Download PERENCANAAN KINERJA ORGANISASI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS Perencanaan kinerja organisasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan nasional, perencanaan kinerja bukan hanya soal target angka, melainkan bagian dari strategi integritas dan reformasi birokrasi—khususnya dalam penguatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

PERENCANAAN KINERJA ORGANISASI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS Read More »

Shopping Cart